Google, WhatsApp, FB, dan IG belum mendaftar ke PSE dan khawatir akan diblokir oleh Cominfo.

Cominfo mengancam akan memblokir Twitter, Google, Facebook, WhatsApp, dan Instagram jika mereka tidak mendaftar ke Private Space PSE.

Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) di Jakarta [Suara.com/Dicky Prastya]

Duniateknologi.info – Google, Twitter, Facebook, dan Instagram terancam diblokir dari Indonesia pada 21 Juli 2022. Pasalnya, mereka belum mendaftarkan diri sebagai Personal Scope Electronic System Operator (PSE) atau Personal Space PSE.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), Twitter, bahkan Google jika tidak terdaftar untuk ruang pribadi PSE.

Pendaftaran PSE swasta dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 (Permenkominfo 5/2020). ) tentang penyelenggara sistem elektronik swasta.

Pakar keamanan siber Ticketcom, Alphonse Tanujaya, percaya bahwa kewajiban raksasa teknologi untuk mendaftar ke PSE adalah demi kedaulatan digital Indonesia.

Daftar PSE wajib ini adalah soal kedaulatan digital Indonesia. Padahal, pertanyaannya kenapa baru diterapkan sekarang, aturannya sudah ada sejak tahun 2000kata Alphonse dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Kewajiban Alphonse untuk mengikuti pendaftaran PSE jelas mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ini juga terkait dengan keadilan, semua perusahaan sama di depan hukum dan peraturan. Perusahaan besar atau kecil, perusahaan lokal atau asing” dia melanjutkan.

Menurut Alphonse, memiliki registrasi PSE akan membuat posisi pemerintah di PSE tidak terlalu lemah. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengatur keuangan tertinggi di Indonesia, perlu meminta bantuan Google jika ingin menertibkan aplikasi pinjaman online ilegal (pinjol).

Dengan PSE, berarti ada kontrol langsung dari pemerintah terhadap aplikasi yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Alphonse mengatakan pemerintah dapat bertindak cepat tanpa harus bergantung pada pengelola layanan seperti Google Play Store atau Apple App Store.

Hal ini seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama dan meskipun sudah terlambat, setidaknya sudah dilaksanakan dan diharapkan dapat dipantau dan dimonitor secara cermat.Dia menjelaskan.

Ia menambahkan, regulasi ini bisa menjadi peluang bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk mengisi kekosongan menyediakan aplikasi atau layanan alternatif. Pemerintah harus bisa mengakomodir penerapan alternatif ini.

PSE yang lebih besar mungkin merasa bahwa mereka memiliki daya tawar dan ketergantungan masyarakat yang lebih kuat. Tapi aturan tetap aturan dan harus ditegakkan. Cominfo harus pintar dan bermain bagus untuk menghindari kekacauan dalam proses penegakan ini.Dia menjelaskan.

Alphonse mencontohkan penerapan aturan serupa di UE. Di sana, PSE sangat takut dan tunduk pada pemerintah.

Karena penegakan aturan mereka tegas, tidak memihak, konsisten, profesional, didukung oleh semua negara Uni Eropa dan menjadi tolok ukur global.” dia melanjutkan.

Untuk itu, masyarakat Indonesia harus tunduk pada hukum. Pasalnya, ini menyangkut kedaulatan digital dan kemandirian negara di ruang digital.

Namun dalam praktiknya, Alfon berharap undang-undang ini dapat diterapkan dengan anggun dan menghindari kekacauan. Disarankan agar pemerintah berkomunikasi secara tepat dan terukur.

Memberikan kesempatan yang adil dan memadai dengan timeline yang jelas dan profesional. Dan jika perlu tindakan tegas, jika diperingatkan dan keras kepala, kepatuhan terhadap aturan tetap harus dilakukan.kata Alphonse.

Harap beri tahu publik dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan kerusakan atau masalah apa pun yang terkait dengan penghentian layanan PSE ini.,” dia berkata.

Google, Twitter, Instagram dan Facebook menjadi perhatian Kominfo karena mereka tidak terdaftar di Private Scope PSE. (Suara.com/Dicky Prastya).

Recommended For You

About the Author: Andi Setiawan

EnglishIndonesianJapaneseRussian
error: Content is protected !!