Tidak langsung dilarang, Kominfo akan mendisiplinkan dan menghukum PSE yang tidak terdaftar

Masih ada denda dan peringatan yang dikeluarkan sebelum dilarang oleh Cominfo.

Samuel Abrijani Pangarapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (APTICA) saat konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]

Duniateknologi.info – Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak serta merta melarang PSE yang tidak terdaftar terkait aturan penerapan sistem elektronik atau PSE untuk swasta. Pertama masih ada level warning dan penalty.

Demikian disampaikan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangarapan, yang mengatakan platform digital yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE swasta mulai 21 Juli 2022 tidak akan langsung diblokir. . .

Platform nakal akan diberikan peringatan awal, sanksi administratif, sebelum akhirnya dilarang. Pemblokiran tidak berlangsung selamanya.

Ada tiga tingkatan sanksi administratif. Peringatan pertama, penangguhan administratif kedua dan ketigaSamuel berbicara dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022).

Mengenai teguran sebagai langkah awal, Samuel mengatakan PSE belum terdaftar hingga 20 Juli 2022 pukul 23.59 WIB.

Kami akan mengeluarkan surat peringatan mulai 21 Juli.,” dia berkata.

Kemudian pada tingkat kedua terdapat sanksi administrasi berupa denda. Namun, Samuel masih belum merinci berapa besaran yang harus dibayarkan PSE.

Selama ini hanya sebatas peringatan dan larangan, karena masyarakat ekonomi takut akan denda. Ya, itu sebabnya saat ini sedang diuji oleh publik, jadi kami menunggu pemangku kepentingan lain untuk mengomentarinya.dia berkata.

Samuel Abrijani Pangarapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (APTICA) saat konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]
Samuel Abrijani Pangarapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (APTICA) saat konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022). [Suara.com/Dicky Prastya]

Kemudian sanksi terakhir dan terberat adalah skorsing. PSE yang tidak terdaftar akan ditangguhkan sementara sampai akhirnya terdaftar.

Kami masih membuka pendaftaran. Bahkan jika daftar yang dilarang setelah itu, larangan itu akan dibuka kembali” kata Samuel.

Namun, penegakan sanksi administratif ini menjadi kewenangan langsung Johnny G. Platt, Sekretaris Komunikasi dan Publisitas.

Tanggal 21 telah dimulai dan kami sudah mulai merekam. Itu kewenangan menteri untuk ditegur, dipidana atau langsung diberhentikan dulu.” jelas Samuel.

Berbeda dengan Permenkominfo

Pendapat Samuel sedikit berbeda dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020), Pasal 7 Ayat 2 yang mengatur tentang sanksi administratif terhadap PSE.

Pasal 7 Ayat 2 memuat:

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, jika PSE lingkup privat tidak terdaftar, Kementerian akan mengenakan sanksi administratif berupa penghentian akses ke sistem elektronik (pemblokiran akses).

Selain itu, aturan menjelaskan aturan untuk PSE lingkup pribadi yang telah terdaftar tetapi tidak mengubah informasi pendaftarannya. Ada tiga sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 3.

Pasal 7 Ayat 3 memuat hal-hal sebagai berikut:-

Dalam hal PSE terbatas swasta telah memiliki tanda pendaftaran, tetapi tidak memberitahukan perubahan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak menyampaikan informasi pendaftaran yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kementerian mengenakan sanksi administratif sanksi sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik (electronic message) dan/atau media elektronik lainnya;
  2. Jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf A tidak didengar, penghentian sementara PSE lingkup swasta;
  3. Pemutusan akses sistem elektronik (access suspension) dan pembatalan tanda registrasi penyelenggara sistem elektronik dalam hal PSE

Pemberhentian sementara tidak dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pembatasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (Suara.com/ Dicky Prastya).

Recommended For You

About the Author: Andi Setiawan

EnglishIndonesianJapaneseRussian
error: Content is protected !!